GRESIK, Berita Utama- Krisis fiscal daerah dalam APBD Gresik tahun 2024, masih belum pulih. Sebab, sektor pendapatan masih sulit untuk direalisasikan hingga tutup buku. Hal tersebut, berdasarkan hasil rapat evaluasi pelaksanaan APBD Gresik tahun 2024 yang dilakukan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Gresik dan Tim Anggaran (Timang) Pemkab Gresik, Senin (14/10/2024).
Seperti pendapatan yang ditargetkan ke Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM PTSP) sebesar Rp 100 miliar masih terealisasi sebesar Rp 37,2 miliar atau 37 % hingga per 30 September 2024. Begitu juga dengan Dinas Perhubungan (Dishub) yang ditarget sebesar Rp 21,8 miliar tetapi realisasinya masih sebesar Rp 3,8 miliar atau 17,08 % hingga 30 September 2024.
“Sulit untuk bisa terpenuhi target ini. Imbasnya, pasti APBD Gresik tahun 2024 mengalami deficit,”ungkap Anggota Banggar DPRD Gresik, Abdullah Hamdi.
Begitu juga di Dinas Lingkungan Hidup (DLH) yang ditargetkan sebesar Rp 8,6 miliar tetapi realisasinya masih sebesar Rp 2,6 miliar atau 32,19 % per 30 September 2024.
‘Ada juga Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) yang ditargetkan sebesar Rp 510 juta tetapi realisasinya sebesar Rp 48 juta atau 9,53 persen. Ini dari sewa alat berat,”papar dia.
Saat ini, sambung politisi PKB ini, posisi fiscal di kas daerah ada sebesar Rp 446 miliar. Rinciannya di kas daerah sebesar Rp 307 miliar, kas di bendahara pengeluaran sebesar Rp 19 miliar, kas di BLUD dan BOK sebesar Rp 25,9 miliar dan kas dana BOS dan BOP sebesar Rp 93 miliar.
“Pendapatan yang sudah melampaui target di Dinas Pertanian dari target sebesar Rp 115 juta sudah mendapatkan sebesar Rp 141 juta atau 129 persen,”imbuh dia.
Imbas dari potensi deficit, maka banyak program maupun kegiatan yang bakal tidak teralisasi atau tidak cair. Namun, Ketua DPRD Gresik M Syahrul Munir meminta agar program prioriotas tidak dikepras ataupun tidak dicairkan yang telah dianggarakan dalam APBD Gresik tahun 2024 ini.
“Kita sudah sepakat dalam rapat anggaran, anggaran Bosda untuk sekolah dan Bagi Hasil Pajak (BHP) bagi pemerintahan desa wajib dicairkan. Ini sudah menjadi kesepakatan,”tegas dia.
Menurut M Syahrul Munir, bahwa, pimpinan dewan dan seluruh anggota DPRD Gresik sepakat tidak ada deficit ketika APBD Gresik tahun 2025 nanti. Sehingga, potensi pendapatan akan ditetapkan secara rasional.
“Implikasinya, APBD Gresik 2025 bakal sangat turun drastic karena penetapan pendapatan yang rasional itu. Kita segera membahas kebijakan umum anggaran plafon priortitas anggaran sementara (KUA PPAS) tahun 2025 pada pekan ini,”tukas dia. Sekedar diketahui, APBD Gresik tahun 2024 ditetapkan sebesar Rp 3,97 triliun dengan target pendapatan sebesar Rp 3,96 triliun. Realisasi hingga 30 September 2024, pendapatan secara keseluruhan masih sebesar Rp 2,79 triliun atau kurang sebesar Rp 1,1 triliun. Sedangkan belanja yang dipatok sebesar Rp 3,97 triliun masih dibelanjakan sebesar Rp 2,41 triliun atau kurang sebesar Rp 1,56 triliun.