GRESIK, Berita Utama –Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Gresik diminta lebih serius memperhatikan kualitas Balai Latihan Kerja (BLK) milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik. Sebab sarana dan prasarana BLK sangat menentukan dalam mencetak tenaga kerja yang kompeten di bidang masing-masing, khususnya tenaga kerja lokal.
Selain itu, perlu perencanaan matang untuk merevitalisasi total baik infrastruktur maupun peralatan yang memadahi, serta mengalokasikan anggaran yang memadai agar BLK Gresik bisa naik kelas. Sebab saat ini, gedung latihan kerja yang berada di Jalan Proklamasi, Kecamatan Gresik itu masih masuk kategori kelas E.
“BLK Gresik masih kelas E, perlu kita upgrade agar bisa jadi kelas A. Tentu sangat tidak pantas Gresik yang notabenenya kota Industri tapi balai latihan kerjanya kualitasnya rendah alias ecek-ecek. Bangunan kita jelek, fasilitas tidak lengkap, instrukturnya juga tidak ada,” ujar Ketua FPKB DPRD Gresik, M Syahrul Munir dengan nada serius, Kamis (24/11/2022).
Anggota Komisi II DPRD Gresik tersebut juga meminta agar pemerintah daerah melakukan pembinaan terhadap Balai Latihan Kerja Komunitas (BLKK) yang ada di pondok pesantren (Ponpes) di Kabupaten Gresik. Sebab selama ini BlKK menjalankan pelatihan-pelatihan secara masif dengan didampingi langsung oleh Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker).
“Perhatian agar BLKK yang di Pesantren ini bisa tetap berjalan melakukan pelatihan-pelatihan untuk pembinaan dan pelatihan anak-anak muda agar bisa siap kerja. Karena saat ini sudah ada sembilan BLK Komunitas yang berada di Pesantren-pesantren di Gresik. Nah, sebentar lagi mereka disapih karena harus dituntut untuk bisa mandiri,” beber dia.
Perhatian dan pembinaan, lanjut Syahrul, juga sangat menopang terhadap peningkatan kualitas kompetensi sumber daya manusia (SDM) melalui program-program pelatihan. Khususnya sebagai bekal anak-anak muda yang ingin bekerja di perusahaan.
“Tentu, pemerintah daerah harus memberi perhatian agar BLKK yang di Pesantren ini bisa tetap berjalan melakukan pelatihan-pelatihan untuk pembinaan dan pelatihan anak-anak muda agar bisa siap kerja,” tandasnya.
Syahrul berjanji akan memperjuangkan agar ada dana pendampingan atau dana pelatihan bagi BLKK. Sekaligus meminta perusahaan yang ada di Kabupaten Gresik khususnya yang ada di kawasan KEK JIIPE untuk menjadikan pertimbangan sertifikat pelatihan yang dikeluarkan BLKK untuk jadi dasar kompetensi
“Apalagi sekarang sudah ada Perda kita yang paling baru disahkan bahwa serapan tenaga kerja lokal Gresik adalah minimal 60%. Maka harapan kami perusahaan-perusahaan tidak hanya menuntut sertifikasi keahlian karena biayanya mahal, tapi sertifikat pelatihan seharusnya juga bisa dijadikan dasar. Makanya, perusahaan juga harus turun mendampingi BLK Komunitas yang ada di Gresik untuk memastikan bahwa pelatihan yang diadakan BLKK itu benar-benar kompeten. Itu juga sebagai bentuk tanggungjawab sosial perusahaan kepada masyarakat sekitar,” terang dia.
Pihaknya lantas mengingatkan, Kabupaten Gresik ini selain berjuluk Kota Santri juga Kota Industri. Maka, pelatihan BLKK seperti di Pesantren Al Ishlah Bungah bisa menjadi pilot project mencetak calon tenaga kerja unggulan karena di samping berkompetensi kerja juga berbasis santri. Sehingga memiliki landasan spiritual dan kejujuran dalam bekerja.