GRESIK, Berita Utama – Kader posyandu yang bertugas di desa-desa mengeluhkan minimnya honor atau insentif. Pasalnya, honor yang mereka terima selama bertahun-tahun tidak sebanding dengan pengabdiannya di masyarakat.
Mereka hanya bisa pasrah meskipun selama bertahun-tahun mereka hanya mendapat gaji senilai Rp 50 ribu setiap bulan. Padahal, peran dan tanggung jawab kader posyandu sangat vital, mulai pencatatan bayi dan balita hingga lansia.
Keluhan tersebut dsiampaikan langsung pada Anggota Komisi II DPRD Gresik M Syahrul Munir yang menggelar Sosialisasi Pelayanan Kesehatan Gratis Bagi Masyarakat (UHC) bersama puluhan Ibu-ibu PKK se-Kecamatan Manyar di Balai Desa Sembayat, Kecamatan Manyar, Sabtu (3/12/2022).
“Kerjanya kader posyandu itu, luar biasa di tengah masyarakat. Dan honornya hanya Rp 50 ribu perbulan. Itu sudah bertahun-tahun. Padahal kerjanya mulai pencatatan bayi dan balita, lansia, stunting, hingga penderita TB,” kata Sudilah, warga sekaligus Ketua PKK Desa Sembayat.
Kendati demikian, perempuan yang biasa disapa Bu Lurah tersebut mengaku para kader posyandu tetap sangat bersemangat dalam menjalankan pekerjaan dan pengabdian di tengah masyarakat.
“Contohnya saja di desa sini (Sembayat,red). Ada 22 dari lima pos. Ibu-ibu sangat semangat sekali dalam bekerja meskipun dengan honor atau insentif segitu dan sama sekali tidak pernah putus asa,” terang dia.
Sudilah berharap kondisi ini bisa diperjuangkan oleh sebagai wakil rakyat. Agar bisa meningkatkan kesejahteraan dan semangat kinerja para kader posyandu yang bertugas di desa-desa.
“Harapannya insentifnya lebih ditingkatkan lagi, agar kondisi ini lebih diperhatikan oleh pemerintah,” pintanya.
Mendengar keluhan itu, M Syahrul Munir yang juga anggota Badan Angggaran (Banggar) DPRD Gresik berjanji akan memperjuangkan seluruh aspirasi yang disampaikan oleh ibu-ibu PKK se-Kecamatan Manyar. Termasuk minimnya honor para kader posyandu.
“Nanti akan saya sampaikan ke teman-teman DPRD, agar ke depan kita bahas dan bisa dialokasikan tambahan insentif bagi kader posyandu,” ujar Syahrul.
Politisi muda PKB itu menjelaskan bahwa pemerintah daerah saat ini telah memiliki program layanan kesehatan gratis yakni Universal Health Coverage (UHC). Masyarakat bisa berobat gratis hanya berbekal Kartu Tanda Identitas (KTP) atau kartu keluarga (KK).
“Program ini akan mencover 98 persen masyarakat Gresik agar bisa berobat gratis, dan seluruh pembiayaan di BPJS Kesehatan ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah daerah. Tahun depan. kita anggarkan Rp 100 miliar untuk program ini,” tukas dia.
Program layanan kesehatan gratis atau UHC, lanjut Syahrul, tidak hanya berlaku di rumah sakit umum daerah (RSUD) saja. Tetapi juga bisa diakses di puskesmas-puskesmas. Bahkan bisa melalui beberapa rumah sakit (RS) swasta yang telah direkomendasi oleh pemerintah.
“Juga bisa diakses ke puskesmas-puskesmas terdekat, dan bisa diakses semua warga dengan syarat ber-KTP Gresik,” pungkasnya.