Hasil Reses Anggota FPKB DPRD Gresik Ada 7 Keluhan di Berbagai Sektor

GRESIK, Berita Utama– Anggota DPRD Gresik dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) telah melaksanakan reses masa persidangan III tahun sidang II. Sehingga, hasil reses dilaporkan dalam rapat paripurna internal yang dipimpin Ketua DPRD Gresik, M Syahrul Munir, Senin (10/08/2026).
Menurut H Sujono yang ditunjuk sebagai perwakilan FPKB dalam rapat paripurna DPRD Gresik, temuan umum dalam reses yakni warga masyarakat kerapkali mengeluhkan beberapa sektor
kepentingan publik yang butuh direspon secara cepat oleh pemerintah daerah. Yakni Jalan Poros Desa (JPD)dan Jalan Lingkungan menjadi kendala utama, kondisi dikedua jenis jalan tersebut butuh untuk dilakukan perawatan dan pemeliharaan yang merata.
“Musim penghujan dengan intensitas curah hujan tinggi menyebabkan genangan air di perkampungan warga Desa maupun
Kelurahan, percepatan disektor penataan Drainase menjadi darurat untuk dikerjakan,” ujar dia..
Kesehatan masyarakat, sambung dia, baik Balita maupun Lansia penanganan berikut mitigasi kesehatan sejak dari desa adalah upaya strategis yang harus dilakukan pemerintah aerah.
” Sayangnya lokasi kegiatan posyandu kerapkali tidak representatif, pemerintah daerah selayaknya memikiran solusinya,” papar dia.
Perumahan rakyat, lanjut dia; masih ditemukan ketidaklayakan hunian wargadi desa- desa yang harus dilakukan percepatan penanganannya oleh pemerintah daerah.
“Sarana penunjang Madrasah Ibtida’iyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs) sebagai satuan pendidikan milik warga masyarakat masih dibutuhkan untuk diintervensi pemerintah daerah secara berkelanjutan. Lab komputer yang tepresentatif menjadi sarana penunjang pembelajaran yang efektif,”tegas dia.
Kabupaten Gresik identik disebut sebagai kota Santri, kata Sujono, “infrastruktur Santri” bisa dilihat kasatmata melalui pesantren dan unit pembelajarannya (TPQ, MADIN).
” Intervensi pemerintah daerah dalam hal menunjang efektivitas pembelajaran
masih sangat diharapkan,”cetus dia.
Meningkatnya angka terdampak HIV AIDS
di kalangan anak muda di kabupaten Gresik menjadi alarm Pemkab Gresik bahwa langkah promotive – preventif pada sektor kesehatan harus tepat implementasinya.
Adapun rekomendasi dari FPKB DPRD Gresik yakni merespon keluhan warga masyarakat menjadi upaya strategis yang harus dikonsolidasikan Pemkab Gresik dengan DPRD Gresik.
Konsolidasi teknokratik merespon keluhan warga masyarakat harus berkesesuaian dengan kemampuan fiskal daerah.
“Secara Khusus FPKB DPRD Gresik merekomendasikan prioritas program Pemerintah Daerah sebagaimana dokumen RPJMD 2025 – 2029 Kabupaten Gresik tetap menjadi rujukan pertama pelaksanaan program Pemkab Gresik,” ujar dia.
Implementasi rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) yang berdampak haruslah menjadi paradigma kinerja seluruh OPD di lingkungan Pemkab Gresik dengan pengawasan spesifik oleh DPRD Gresik.