GRESIK, Berita Utama– Proyeksi pendapatan daerah pada di Rancangan APBD (R-APBD) Gresik tahun 2024 ditetapkan sebesar Rp 3, 636 triliun dan belanja daerah ditetepkan sebesar Rp 3, 605 triliun. Fraksi Gerakan Indonesia Raya (F-Gerindra) DPRD Gresik menganggap tidak seriusan pemerintah daerah dalam menghitung kebutuhan belanja daerah.
“Dari tambahan belanja kurang bayar di tahun 2023, untuk pembayaran pekerjaan sebesar Rp 75 miliar.Mohon jelaskan,”pinta Mucahmmad Zaifuddin yang membacakan PU F-Gerindra dalam rapat paripurna, Rabu (18/10/2023).
Kemudian di belanja barang dan jasa, adanya tenaga harian lepas (TH:) baru yang direkrut tahun 2022 dan 2023.
“Berapa jumlahnya,mohon penjelasan?.”harap dia.
Zaifuddin yang mengaku anak buah Prabowo Subianto melihat program Nawa Karsa sebagai janji politik Bupati yang menitik beratkan pada penanganan isus- isu strategis yang ada di Kabupaten Gresik diantaranya peningkatan kualitas pendidikan, penurunan angka kemiskinan,peningkatan infrastuktur, penanggulangan banjir dan persampahan.
“ Peningkatan infrastruktur, pemerintah daerah masih belum serius dan hanya asal- asalan. Hal ini dibuktikan dengan anggaran belanja sebesar Rp 275 milyar di R-APBD 2024 karena masih banyak jalan yang belum mantap. Mohon penjelasan.”pinta dia.
Penurunan angka kemiskinan, ternyata kemiskinan rata-rata se- Jawa Timur, maka Kabupaten Gresik masih masuk dalam kategori miskin bila dilihat dalam grafik Sekita 12,48 . Artinya masyarakat Gresik masih banyak yang miskin namun anggaran yang diberikan masih sedikit
“.Mohon penjelasan strategi yang akan dipakai untuk pengentasan kemiskinan,”harap dia.
Pendidikan saat ini di Kabupaten Gresik, sambung Zaifuddin, dalam memberikan kesejahteraan para pengajar di rasa sangat minim dan kurang di perhatikan. Juga banyak gedung yang sampai sekarang masih jauh dari layak. Bahkan banyak murid yang was was dalam belajar mengajar takut ambrol atau hancur.
Melihat anggaran untuk pendidikan sebesar Rp 942 miliar di RAPBD Gresik 2024, apa program dan rencana pemerintah dalam hal ini,”tanya dia.
Anggaran penanggulangan banjir yang sangat minim di R-APBD Gresik 2024, membuat Fraksi Gerindra pesimis pemerintah daerah mampu dalam penanganan penanggulangan banjir.
“Apa trik dan cara yang akan dilaksanakan dalam hal ini,”imbuh dia.
Dalam hal persampahan, lanjut dia, banyak masyarakat yang mengeluh tidak adanya tempat pembuangan sampah (TPS) di desa dan kecamatan. Minimnya armada dan tidak
punya tempat pembuangan akhir (TPA) sehingga sampai saat ini selalu kewalahan dan
selalu tercecer di jalan.
Melihat anggaran yang dialokasikan ke Dinas Lingkungan Hidup (DLH) sebesar Rp 47 miliar, apa yang akan dikerjakan untuk mengantisipasi hal tersebut,”tanya dia.