Fraksi Demokrat Nasdem DPRD Gresik Soroti Belanja Pengawasan masih di Bawah Batas Minimal

GRESIK, Berita Utama– – Berbagai catatan diberikan Fraksi Demokrat-Nasdem dalam Rancangan Perubahan APBD (P-APBD) Gresik tahun 2026..
” Fraksi mencatat alokasi infrastruktur publik saat ini baru mencapai 36,15 persen, masih di bawah target ideal 40 persen dan Belanja Pengawasan sebesar Rp. 17,78 miliar atau 0,49%, masih kurang Rp. 242 Juta dari batas minimal 0,5 persen,’ujar Catur Dadang yang membacakan pemandangan umum ( PU) Fraksi Demokrat- Nasdem terkait Rancangan Perubahan APBD (P-APBD) Gresik tahun 2026 dalam rapat paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Gresik, Lutfi Dhawam dengan dihadiri Wabup dr Asluchul Alif, Senin (07/09/2026).
Pihaknya meminta komitmen pemerintah daerah untuk terus melakukan penyesuaian secara bertahap agar pemenuhan mandatory spending sesuai aturan perundang-undangan.
“Fraksi mendukung penuh realisasi belanja yang menyentuh langsung kepentingan masyarakat,” imbuh dia.
Seperti pembangunan Infrastruktur Jalan Perbatasan Desa/Daerah (JPD) sebesar Rp. 77,23 miliar, rehabilitasi ruang kelas/sekolah di 77 lokasi sebesar Rp. 14,85 miliar dan Pengadaan Alat Peraga SMP Digitalisasi sebesar Rp. 4,95 M , peningkatan layanan kesehatan dan rehabilitasi Puskesmas/Pustu sebesar Rp. 4,20 miliar, program RTLH sebesar Rp. 14,60 miliar serta pengadaan dan pemeliharaan penerangan jalan umum (PJU).
Fraksi Demokrat Nasdem, lanjut dia, mencermati adanya kenaikan signifikan pada alokasi Belanja Tidak Terduga (BTT) yang semula Rp. 10 miliar menjadi Rp. 116.l miliar atau bertambah Rp 106,59 miliar, seiring pembiayaan netto/penerimaan pembiayaan sebesar Rp. 445 miliar
‘Catatan Fraksi Demokrat-Nasdem terkait skema SILPA by Design yang diterapkan berdasarkan hasil konsultasi Kemendagri untuk penyiapan tahun 2027. Fraksi Demokrat-Nasdem menegaskan agar tata kelolaanggaran ini dilaksanakan secara akuntabel, transparan, dan tidak mengganggu efektivitas daya serap program OPD di sisa triwulan berjalan tahun 2026,”tandas dia.
Adapun rekomendasinya yakni mendesak seluruh OPD teknis untuk memegang teguh komitmen mengeksekusi program kerja dan lelang tepat waktu agar hasil pembangunan dapat segera dirasakan
manfaatnya oleh seluruh masyarakat Kabupaten Gresik.
“Meminta TAPD melakukan pengawalan dan evaluasi secara ketat terhadap capaian kinerja fisik dan keuangan hingga akhir Tahun Anggaran 2026,”pungkas dia.