GRESIK- beritautama.co– Fraksi Partai Golkar (FPG) DPRD Gresik mengestimasi beberapa pos pendapatan terutama di jenis retribusi dan deviden dari 2 badan usaha milik daerah (BUMD) Gresik dipastikan tidak akan terpenuhi sesuai target. Hal ini dikatakan Khomsatun yang membacakan PU FPG terkait rancangan Perubahan APBD (P-APBD) Gresik tahun 2022 dalam rapat paripurna, Rabu (14/09/2022).
“Secara umum Fraksi Partai Golkar berharap kepada OPD terkait untuk berupaya maksimal di sisa waktu empat bulan. OPD terkait agar melakukan berbagai terobosan dan inovasi dengan bekerja keras terutama pada dinas penghasil, karena beberapa kenaikan di pendapatan transfer itu juga karena Perpres baru,”ujar dia.
Di APBD 2022, belanja daerah awalnya dialokasikan sebesar Rp 3, 8 triliun dan draf P-APBD 2022 menjadi sebesar Rp 3, 9 triliun. FPG, lanjut dia, memberikan catatan terkait dengan belanja agar menjadi perhatian. Yakni, alokasi anggaran untuk jalan dan jembatan yang kategori rusak parah.
“Rumah Sakit Gresik Selatan juga harus menjadi prioritas minimal di PAPBD 2022 ini harus ada progress,”tukas dia.
Penanganan persampahan dan kebutuhan sarana dan prasarananya termasuk pengadaan bak truk sampah yang ambrol, pada PAPBD tahun 2022 ini harus diadakan meskipun tidak tuntas.
Terkait Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No 134 Tahun 2022 tentang Belanja Wajib dalam rangka peanganan dampak inflasi tahun anggran 2022, SE Mendagri 500/4825/SJ., Kemendesa PDTT No. 97 Tahun 2022, dalam hal penanganan dampak inflasi FPG memberikan catatan bahwa bagi penerima bantuan dalam pengendalian inflasi di daerah. “Mohon pemerintah daerah melalui OPD terkait pelaksana pemberi bantuan data warga yang menerima harus benar – benar tepat sasaran, jangan sampai karena kekurang telitian pemerintah daerah tentang data penerima yang kurang tepat sasaran akan menjadikan persoalan di masyarakat. Mohon penjelasannya,”pintanya.
Terkait dengan pola yang dipakai untuk menentukan defisit anggaran pada PAPBD tahun 2022 ini, FPG menekankan tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) harus benar – benar membuat patokan yang jelas sehingga tidak multi tafsir.
