Site icon Beritautama.co

DPRD Gresik Tunda 1 Ranperda Inisiatif dan Sepakat Tetapkan 4 Ranperda Inisiatif

Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Gresik, Khoirul Huda membacakan sambutan.


GRESIK, Berita Utama– Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Gresik sepakat menetapkan 4 buah rancangan peraturan daerah (ranperda) inisiatif untuk dilakukan pembahasan dengan eksekutif dalam program pembentukan peraturan daerah (Propemperda) di akhir tahun 2026 ini.
Kesepakatan tersebut diambil dalam rapat paripurna internal yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Gresik, Mujid Riduan, Kamis (19/11/2026)
Sebelum pengambilan kesepakatan, Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Gresik, Khoirul Huda membacakan sambutan.
“DPRD Gresik telah melaksanakan proses harmonisasi, pembulatan, dan pemantapan konsepsi terhadap rancangan peraturan daerah sebagai bagian dari tahapan penyempurnaan substansi dan materi muatan rancangan peraturan daerah. proses tersebut dilakukan guna
memastikan kesesuaian rumusan norma, sistematika pengaturan, sinkronisasi antar-pasal, serta keselarasan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, sehingga tidak menimbulkan tumpang tindih, maupun ketidakjelasan dalam pelaksanaannya,”jelas dia.
Adapun empat ranperda inisiatif DPRD yang diusulkan untuk ditetapkan yakni Ranperda tentang pengembangan kawasan perdesaan yang merupakan usulan Komisi I.
Secara normatif, lanjut dia, pengembangan kawasan perdesaan merupakan tindak lanjut dari undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 3 tahun 2024, serta Peraturan pemerintah nomor 16 tahun 2026 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa.
‘Pengaturan ini diperlukan untuk mendorong pembangunan antardesa yang terpadu, meningkatkan potensi kawasan, dan memperkuat kesejahteraan masyarakat desa,”imbu dia.
Kedua, ranperda tentang penyelenggaraan keolahragaan yang merupakan usulan
Komisi II.
Perda ini, kata dia,merupakan pelaksanaan ketentuan dalam pasal 12 ayat (3) undang-undang Nomor 11 tahun 2022 tentang keolahragaan, pemerintah daerah mempunyai tugas untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan keolahragaan di daerah berdasarkan kebijakan keolahragaan dan mengoordinasikan, mengawasi, serta melakukan evaluasi pelaksanaan kebijakan di daerah.
” Oleh karena itu, raperda ini sangat penting guna menjamin kepastian tata kelola serta pembinaan olahraga daerah secara berkelanjutan,”tegas dia.
Ketiga, Ranperda tentang pencegahan dan penanggulangan kebakaran yang merupakan usulan Komisi III. Penyelenggaraan urusan pemadam kebakaran sebagai pelayanan dasar wajib, lanjut dia, berlandaskan pada uUU nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, peraturan pemerintah nomor 2 tahun 2018 tentang standar pelayanan minimal, dan permendagri nomor 14 tahun 2024 tentang rencana induk sistem penanggulangan kebakaran dan penyelamatan.
“Ranperda ini difokuskan untuk mempercepat waktu respons melalui penguatan kelembagaan dan sdm, pemberdayaan relawan, integrasi standar proteksi nasional, serta digitalisasi pelaporan dan pemetaan risiko,”terang dia.
Keempat, Ranperda tentang revitalisasi dan aktualisasi nilai-nilai pancasila dan pendidikan wawasan kebangsaan yang merupakan usulan Bapemperda.
Dijelaskan, berdasarkan pasal 8 ayat (3) peraturan menteri dalam negeri nomor 29 tahun 2011 tentang pedoman pemerintah daerah dalam rangka revitalisasi dan aktualisasi nilai-nilai pancasila dan pasal 3 ayat (1) peraturan menteri dalam negeri nomor 71 tahun 2012 tentang pedoman pendidikan wawasan kebangsaan, pemerintah daerah perlu menyelenggarakan revitalisasi dan aktualisasi nilainilai pancasila dan pendidikan wawasan kebangsaan.
“Oleh karena itu ranperda ini penting guna memberikan kepastian hukum dan pedoman bagi pdemerintah daerah dalam pelaksanaan revitalisasi nilai-nilai pancasila dan wawasan kebangsaan,”cetus dia.
Ditambahkan Khoirul Huda,ada satu ranperda inisiatif DPRD Gresik yang tidak dapat dilanjutkan pembahasannya merupakan usulan Komisi IV , yaitu ranperda tentang pengembangan kompetensi tenaga kerja berbasis kebutuhan dunia kerja.
“Dalam proses pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi yang dilaksanakan oleh kementerian hukum, diperoleh catatan bahwa Pemkab Gresik telah memiliki dua peraturan daerah yang mengatur penyelenggaraan ketenagakerjaan, yakni Perda nomor 17 tahun 2002 tentang wajib latih kerja bagi perusahaan dan wajib latih tenaga kerja bagi perusahaan di Kabupaten Gresik, serta Perda nomor 7 tahun 2022 tentang penyelenggaraan ketenagakerjaan. serta adanya regulasi undang – undang nomor 27 tahun 2026 tentang perlindungan ketenagakerjaan keberadaan regulasi tersebut menjadi pertimbangan mendasar dalam menilai urgensi pembentukan ranperda baru.
‘Berdasarkan hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi tersebut, disarankan agar melakukan penataan dan penyusunan ulang regulasi ketenagakerjaan yang telah berlaku, khususnya melalui perubahan terhadap Perda nomor 7 tahun 2022 . hal ini dimaksudkan agar substansi pengembangan kompetensi tenaga kerja berbasis kebutuhan dunia kerja dapat
diakomodasi dan diintegrasikan secara komprehensif ke dalam regulasi yang telah ada, sehingga tidak menimbulkan fragmentasi pengaturan, melainkan memperkuat keselarasan, efektivitas, dan konsistensi kebijakan ketenagakerjaan daerah,”jjlentrehnya.
Sengan mempertimbangkan hasil harmonisasi tersebut, sambung Huda, ranperda tersebut idak dilanjutkan sebagai usulan pembentukan peraturan daerah baru.

Exit mobile version