GRESIK, Berita Utama- Kalangan DPRD Gresik menuding Pemkab Gresik tak memiliki sense of crisis and sense of belonging sehingga gagal dalam menyusun belanja daerah yang menjadi prioritas dalam APBD Gresik tahun 2023. Alhasil, belanja prioritas tak ada kejelasan hingga jelang tutup tahun anggaran.
“Pada pembahasan perubahan APBD (P-APBD) tahun 2023, kita minta belanja bantuan-bantuan produktif ke masyarakat seperti hibah ternak, saluran irigasi untuk jalur perahu nelayan, termasuk bantuan operasional sekolah daerah (BOSDA) dan BHP (bagi hasil pajak dan retribusi daerah-red) menjadi prioritas. Tapi sampai saat ini, justru belum cair. Ini artinya, Pemkab Gresik gagal menyusun belanja daerah yang menjadi prioritas,”cetus Ketua F-PKB DPRD Gresik, M Syahrul Munir dengan nada sengit, Selasa (31/10/2023).
Padahal, sambung anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Gresik ini, informasi terakhir yang diterima oleh DPRD Gresik, posisi kas daerah ada siap fresh money sebesar Rp 300 miliar yang siap diserap untuk realisasi belanja daerah.
“Perubahan nomenklatur hibah dari uang ke barang tentu merubah pola sistem pengadaan di OPD (organisasi perangkat daerah-red). Dan ini seharusnya jadi prioritas. Jika dicairkan akhir tahun, maka OPD pasti kesulitan merealisasikan karena jeda waktu pengadministrasian yang terlalu pendek,”tukas dia.
Politsi muda yang vokal tersebut mencontohkan pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan hasil pertanian melalui irigasi.
“Mumpung musim kemarau, semestinya ini jadi prioritas pembangunan. Kalau sudah mask musim hujan maka pekerjaan jadi tidak maksimal,”sergah dia.
Begitu juga rancangan APBD (R-APBD) Gresik tahun 2024 yang dianggap selegenje. Berdasarkan nota keuangan R-APBD Gresik yang dibacakan oleh Wakil Bupati Aminatun Habibah (Bu Min) dalam rapat paripurna di dewan, R-APBD Gresik dipatok sebesar Rp 3,6 triliun sesuai dengan kebijakan umum anggaran plafon prioritas anggaran sementara (KUA PPAS) tahun 2024.
“Ketika dibahas antara Tim Anggaran Pemkab Gresik dengan Badan Anggaran DPRD Gresik, ternyata Tim Anggaran pengajuan sebesar Rp 3,8 triliun atau defisit sebesar Rp 200 miliar. Rapat komisi-komisi ternyata membahas pengajuan sebesar Rp 3,8 triliun karena di dalamnya ada rincian tambahan belanja sebesar Rp 200 miliar. Anehnya, ketika jawaban bupati atas pemandangan umum fraksi tetap menyatakan surplus dengan patokan Rp 3,6 triliun,”papar dia.
Terpisah, Sekda Gresik Achmad Washil Miftahul Rahman yang ex officio ketuaTim Anggaran Pemkab Gresik menegaskan, terkait R-APBD Gresik 2024 ada miss komunikasi dengan Banggar DPRD Gresik. Pihaknya bersikukuh yang benar nominalnya sebesar Rp 3,6 triliun.
“Jadi, pendapatan daerah dari dana transfer pemerintah pusat sudah jelas penggunaannya dan tak bisa diubah. Seperti DAU, DAK, DBHCT. Nah, pendapatan daerah dari PAD (pendapatan asli daerah) yang bisa dibahas bersama prioritasnya. Ada beberapa usulan yang belum terakomidir. Itu yang kita tawarkan untuk dibahas bersama menjadi prioritas. Tapi, keburu disampaikan kalau berubah belanja daerah menjadi Rp 3,9 triliun,”ucap dia.
Sedangkan terkait belanja prioritas di P-APBD Gresik tahun 2023, Washil menyatakan, pihaknya mengambil kebijakan posisi keuangan yang balance antara pendapatan dan belanja. Dan diharapkan, belanja segera teralisasi seiring pendapatan yang masuk.
Komentar telah ditutup.
