GRESIK, Berita Utama – Legislator Gresik angkat bicara perihal sindiran Wakil Bupati Gresik (Wabup) Aminatun Habibah (Bu Min) yang menyampaikan dana infrastruktur pembangunan melalui pokok-pokok pikiran (Pokir) para anggota DPRD Gresik ke lembaga pendidikan swasta lebih besar daripada yang diberikan pemerintah daerah ke lembaga negeri sesuai rencana kerja dan anggaran (RKA) Dinas Pendidikan (Disdik) Gresik.
Sindiran itu diutarakan saat membuka Workshop Implementasi Kurikulum Merdeka (IKM) bagi Madrasah dan Sekolah Ma’arif NU se-Kabupaten Gresik yang digelar Pengurus Cabang (PC) Lembaga Pendidikan (LP) Ma’arif NU Gresik pada Jum’at (25/11/2022) kemarin.
Menanggapi sindiran tersebut, , Wakil Ketua DPRD Gresik Ahmad Nur Hamim menegaskan, pokok-pokok pikiran (pokir) yang diusulkan oleh anggota dewan telah sesuai dengan asas kemaslahatan masyarakat terutama warga yang tinggal di daerah pemilihan (Dapil) masing-masing. Termasuk usulan bantuan anggaran infrastruktur pendidikan.
“Jadi memang itu (anggaran infrastruktur pendidikan melalui pokir, red) sudah sesuai dengan asas kemaslahatan. Mengapa?, karena pertahun lembaga sekolah negeri sudah tidak dibebankan biaya pendidikan murid. Selanjutnya setiap PPDB (penerimaan peserta didik baru-red), selalu masyarakat menjadikan sekolah negeri sebagai acuan. Sebab terkait biaya. Kalau tidak ada itu, mungkin tidak ada lagi stigma di tengah masyarakat terkait sekolah negeri dan swasta,” ungkap Nur Hamim.
AnHa- akrab Nur Hamim, menuturkan bahwa pihaknya selalu meminta data analisis anggaran dari Tim Anggaran (Timang) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik dalam setiap pembahasan rencana penggunaan dana APBD Gresik. Tujuannya, agar arah pembangunan daerah lebih terarah.
Dicontohkan politisi Partai Golkar ini, fasilitasi permodalan bagi pelaku usaha UMKM. Jika memberikan bantuan tanpa arah yang jelas, hal itu akan sia-sia nantinya. Namun berbeda jika dikelola secara baik dan terarah, seperti didistribusikan melalui BPR Bank Gresik sebagai salah satu badan usaaha milik daerah (BUMD) dengan cara-cara yang profesional dan tentu pola yang mudah diakses masyarakat.
“Misalkan kita kasih Rp 15 sampai 30 miliar. Kalaupun itu sekedar kita kasihkan tanpa arah atau tanpa target, kan lebih baik kita berikan kepada BPR Bank Gresik dan dikekola secara profesional. Yang penting, akses modal usaha kecil masyarakat Gresik terfasilitasi,” beber dia.
Disamping menjadikan realisasi anggaran lebih terarah, AnHa meyakini pola itu akan secara otomatis mengkikis maraknya peredaran praktik rentenir atau bank titik yang selama ini menjadi keresahan bersama di tengah masyarakat.
“Kalau akses usaha kecil terlayani, mereka tidak lari ke rentenir, makanya dalam realisasi program APBD perlu pola yang terarah,” imbuh AnHa.
Sebelumnya, Wabup Bu Min menyatakan bahwa anggaran pembangunan infrastruktur, melalui Pokir para anggota DPRD Gresik ke lembaga pendidikan swasta lebih besar daripada yang diberikan pemerintah daerah ke lembaga negeri mengacu rencana kerja dan anggaran (RKA) Dinas Pendidikan (Disdik) Gresik.
Meski demikian, perempuan nomor dua di Gresik itu menegaskan, visi dan misi pendidikan di Gresik mengacu pada rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Kabupaten Gresik tahun 2021-2026. Melalui program Nawa Karsa, yang menjadi nafas pembangunan menuju Gresik Baru, memiliki 9 prioritas tematik, salah satunya Gresik Cerdas.
“Beberapa kebijakan Pemkab Gresik dalam kemajuan pendidikan swasta melalui program Nawa Karsa sasaran Gresik cerdas. Secara umum tidak diskriminatif, diperuntukkan bagi pendidikan di lembaga negeri maupun swasta,” jelasnya.