GRESIK, Berita Utama– – Berbagai masukan datang kalangan perusahaan dan perguruan tinggi
dalam Dialog Publik bertajuk “Smart Budgeting & Smart Revenue: Arah Baru Peningkatan PAD untuk Kemandirian Daerah dalam rangka memperingati Hari Pers Nasional (HPN) tahun 2026 sekaligus Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 PWI yang digelar Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Gresik berkolaborasi dengan DPRD Gresik, Kamis (22/01/2026)
Antara lain mendorong hadirnya badan riset industri agar Gresik ambil bagian dalam memenuhi kebutuhan dunia industri. Kemudian penguatan SDM melalui vokasi serta penguatan badan usaha milik daerah (BUMD) sebagai sumber pendapatan.
Ada tiga narasumber strategis yang memberi paparan yakni Ketua PWI Jawa Timur Lutfil Hakim, Wakil Bupati Gresik Asluchul Alif, serta Ketua DPRD Gresik M Syahrul Munir.
Dalam paparannya, Ketua DPRD Gresik M Syahrul Munir menegaskan dukungan legislatif terhadap kebijakan anggaran yang efisien, tepat sasaran, dan berorientasi pada hasil. Pihaknya menyoroti pengurangan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp 539 miliar.
Sebab, kondisi tersebut berdampak langsung pada keuangan daerah. Khususnya alokasi pembangunan infrastruktur yang harus dikepras. Oleh karena itu, pihaknya mendorong sektor pendapatan asli daerah ( PAD) agar lebih maksimal guna menutupi pengurangan TKD tersebut.
“PAD sangat menjadi concern kami, ini berkaitan dengan pengurangan TKD. Pembangunan daerah pada infrastruktur berkurang. Meskipun begitu, kami dari legislatif meminta agar pemda tidak mengurangi kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat,” tandasnya.
Untuk mendongkrak PAD, pihaknya mengajak seluruh stakeholder untuk menjaga iklim investasi yang baik.
“Kalau banyak investasi yang masuk, ekonomi bergerak, tenaga kerja terserap dan sektor pendapatan daerah meningkat. Dan berdampak pada kesejahteraan masyarakat,” ulas dia.
Hal senada disampaikan Wakil Ketua DPRD Gresik Mujid Riduan dan Ahmad Nurhamim.
Sedangkan Wabup Gresik dr Asluchul Alif mengatakan, pihaknya terus mendorong penguatan PAD melalui inovasi kebijakan dan optimalisasi potensi lokal. Menurutnya, pendekatan smart revenue menjadi strategi penting untuk mewujudkan kemandirian fiskal daerah yang berkelanjutan.
Asluchul Alif berterima kasih atas masukan dan saran untuk peningkatan PAD. Ke depan pihaknya tengah menggenjot sektor pendapatan dari perizinan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).
“Di Gresik sangat banyak perusahaan, terutama di kawasan-kawasan industri. PBG menjadi sumber pendapatan yang besar nanti yang akan kita maksimalkan,” tukasnya.
Alif tak menampik klaau selama ini Pemkab Gresik masih mengandalkan pajak daerah dalam PAD tahunan. Bahkan tahun 2025, sambung dia, 95,24 persen dari PAD disumbang pajak daerah yang didominasi PBB, BPHTB dan PBJT listrik.
Dalam paparannya, Alif juga mengungkap hasil kajian potensi pajak daerah yang selanjutnya dirumuskan menjadi strategi peningkatan PAD. Antara lain dengan memperluas basis penerimaan. “Mengidentifikasi pembayaran pajak baru/potensial, memperbaiki basis data pajak, dan memperbaiki penilaian,” jelasnya.
Lalu memperkuat proses pemungutan, melalui percepatan penyusunan Peraturan Daerah (Perda), mengubah tarif, dan peningkatan SDM serta peralatan penunjang. Kemudian penguatan kelembagaan, peningkatan pengawasan dan efisiensi administrasinya.
Sementara itu, Ketua PWI Jatim Lutfil Hakim menekankan pentingnya peran pers dalam mengawal kebijakan publik, khususnya dalam pengelolaan anggaran dan optimalisasi pendapatan daerah. Menurutnya, dialog ini menjadi wujud kolaborasi yang apik PWI dengan stakeholders.
“Harapannya dari dialog ini lahir tawaran kebijakan untuk mendongkar PAD. Karena Gresik sangat potensial sekali, tapi dari sisi fiskal jauh dari yang dimiliki. Potensi itu harus bisa dikapitalisasi sehingga tingkat kemandirian daerah Gresik lebih baik,” tandasnya.
Lutfil Hakim menyinggung hampir 1000 perusahaan berskala besar ada di Gresik, harusnya PAD bisa lebih dari Rp 1,1 triliun. Gresik tidak boleh hanya menjadi penonton, tapi harus menjadi tuan rumah yang mendapat keuntungan besar bagi kesejahteraan warganya.
“Lebih dari 50 persen dari PDRB Gresik disumbang oleh industri olahan. Sementara PAD hanya bertumpu pada pajak daerah, retribusi, BPHTB saja. Jangan bergantung pada sektor tersebut. Pemerintah daerah bisa menciptakan peluang baru melalui penguatan BUMD, sektor perizinan, dan lainnya,” tegas dia.
Ketua PWI Gresik Deni Alisetiono mengatakan, melalui dialog publik ini, PWI bersama DPRD menegaskan komitmen untuk terus mendorong tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, serta berpihak pada kepentingan masyarakat luas.