GRESIK, Berita Utama– Kendati penanggulangan banjir menjadi salah satu dari 3 prioritas dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD) Gresik tahun 2023, tetapi Pemkab Gresik justru setengah hati. Buktinya, usulan anggaran pembebasan lahan untuk normalisasi Kali Lamong dikepras dalam jumlah yang sangat besar.
Hal tersebut terungkap ketika Komisi III melakukan rapat kerja dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) untuk membedah rencana alokasi anggaran dalam RAPBD Gresik tahn 2023.
“Rencana anggaran awalnya sebesar Rp 52, 8 miliar, tetapi dikepras sebesar Rp 15,6 miliar. Jadi, hanya dialokasikan anggaran sebesar Rp 37,2 miliar,”ungkap Anggota Komisi III DPRD Gresik, Lutfi Dhawam, Jum’at (04/111/2022).
Ditambahkan politisi Partai Gerindra ini, pada RAPBD Gresik tahun 2023, alokasi anggaran pembebasan tanah hanya untuk kelanjutan kepentingan normalisasi Kali Lamong. Sebab, pada APBD Gresik tahun 2022 sudah dialokasikan sebesar Rp 25 miliar yang rencananya untuk pembebasan lahan di 5 desa di Kecamatan Balongpanggang.
“Tidak ada rencana pembebasan lahan atau pembelian tanah lainnya di Bidang Pertanahan DPUTR. Karena pembebasan tanah untuk pembangunan rumah sakit di Gresik selatan juga sudah beres,”tandas dia.
Hal senada dikatakan Anggota Komisi III DPRD Gresik lainnya, Abdullah Hamdi yang prihatin dengan penurunan anggaran untuk infrastruktur. Menurutnya, secara umum anggaran di DPUTR untuk infrastrktur dikepras lumayan besar. Dari rencana awal sebesar Rp 347 miliar, dikepras sebesar Rp 58 miliar sehingga tersisa sebesar Rp 378 miliar.
“Ada alokasi anggaran sebesar Rp 5 miliar di RAPBD Gresik 2023 untuk pengerukan aliran sungai Kali Lamong agar air normal,”papar dia.
Secara rinci, politisi PKB tersebut menjabarkan alokasi anggaran DPUTR Gresik untk Bidang Sumber Daya Air yang awalnya dialokasikan sebesar Rp 29,8 miliar dikepras Rp 5,2 miliar sehingga tersisa sebesar Rp 24,6 miliar.
“Yang paling banyak di Bidang Bina Marga. Dari alokasi awal sebesar Rp 327,7 miliar, dikepras sebesar Rp 38,7 miliar. Sehingga tersisa sebesar Rp 289 miliar,”urai dia.
Hanya alokasi Bidang Tata Ruang yang tak dikepras dari rencana anggaran awal sebesar Rp 1,9 miliar. Justru yang ada kenakan di n anggaran untuk sekretariat dan UPT dari rencana awal sebesar Rp 25,5 miliar naik menjadi sebesar Rp 26.1 miliar atau ada kenaikan sebesar Rp 623 juta.
“Dari postur anggaran untuk infrastruktur yang banyak dikepras itu, maka jangan berharap terlalu banyak adanya perubahan yang signifikan tahun depan,”pungkas dia.