GRESIK Berita Utama– Hingga triwulan III pelaksanaan APBD Gresik tahun 2025, serapan anggaran untuk proyek infrastruktur di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPU TR) serta Dinas Cipta Karya dan Kawasan Pemukiman (CKPKP) masih sangat rendah.
Realitas tersebut terungkap dalam rapat antara Badan Anggaran (Banggar) DPRD Gresik dan Tim Anggaran (Timang) Pemkab Gresik membahas pelaksanaa triwulan III APBD Gresik tahun 2025, Rabu (08/10/2025).
“Sangat rendah serapannya dengan prosentase hanya 17,24 persen di DPUTR dan 36, 53 persen di DCKPKP,”ungkap Anggota Banggar DPRD Gresik, Ainul Yaqin Tirta Saputra dengan nada prihatin seusia rapat.
Dijelaskan, anggaran di DPU TR dalam APBD Gresik 2025 dialokasikan sebesar Rp 287,2 miliar. Tetapi realisasinya masih sebesar Rp 39,5 miliar. Sehingga, anggaran yang belum terserap sebesar Rp 237,7 miliar.
“Itu belum termasuk proyek yang sudah dilelang yang nilainya sekitar Rp 30 miliar,” imbuh dia.
Sedangkan anggaran di Dinas CKPKP sebesar Rp 97,1 miliar tetapi baru terserap sebesar Rp 35,4 miliar. Sehingga anggaran yang masih tersisa sebesar Rp 61,6 miliar.
“Kasihan kontraktor yang sudah mengerjakan proyek kalau tidak dinas tak segera menyerap anggaran untuk mencairkan sesuai progress pekerjaan. Kita khawatir, proyek infrastruktur akan mangkrak karena rekanan tak mau melanjutkan pekerjaan,”papar Sekretaris FPKB DPRD Gresik ini.
Sorotan juga dilontarkan anggota Banggar lainnya, M Rizaldi Syahputra. Menurutnya, laporan dari Timang Pemkab Gresik, persediaan dana di kas daerah sebesar Rp 754,2 miliar per 30 September 2025.
“Artinya, likuiditas kita sangat besar dan mampu untuk membiayai proyek infrastruktur itu. Mengapa serapannya masih rendah?,”tanya dia.
Tetapi dengan sisa waktu 3 bulan, sambung dia, dikhawatirkan tidak akan bisa terserap sehingga menjadi sisa lebih penggunan anggaran (Silpa) tahun 2025.
“Apa mungkin bisa terserap dengan sisa waktu yang pendek ini?,”tanya lagi.
Politisi muda dari daerah pemilihan (Dapil) Kecamatan Wringinanom – Driyorejo tersebut kuatir, dana di kas daerah sengaja dibiarkan ngendon untuk politik anggaran dalam penyusunan rancangan APBD Gresik 2026 nanti.
” Saya menduga kondisi ini hanya politik anggaran dalam menyiapkan penyusunan R-APBD 2026 nanti. Apalagi, ada Pemangkasan dana transfer dari pemerintah pusat,”pungkas dia.